Memahami Apa itu Demokrasi dari Sejarah dan Implementasinya di Indonesia

definisi dan sejarah demokrasi

Apa itu demokrasi? Bagaimana awal mula munculnya demokrasi di Indonesia? Bagaimana penerapannya dari masa ke masa? Lalu, apa aja sih prinsip-prinsip demokrasi itu? Ayo kita kupas tuntas di artikel ini!

--

Sebagai warga negara Indonesia, istilah demokrasi pastinya sudah tidak lagi asing di telinga. Bahkan secara tidak sadar, kita juga telah menerapkan budaya demokrasi ini sejak kecil di lingkungan keluarga, lho.

Contohnya yaitu ketika merencanakan libur bersama keluarga. Dalam menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi, pasti kita akan menggunakan sistem voting untuk mengetahui destinasi apa yang paling ingin dikunjungi oleh mayoritas anggota keluarga.

Atau bahkan, dengan melakukan hal se-simple menghormati setiap anggota keluarga saja, itu sudah termasuk ke dalam penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga.

Tapi Brainies, kamu tau ‘gak sih apa yang sebenarnya dimaksud dengan demokrasi? Kalau masih bingung, don’t worry! Karena kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang demokrasi. Mulai dari definisi, prinsip-prinsip, hingga sejarahnya, semua akan bahas secara lengkap di artikel ini.

Tunggu apa lagi? Scroll ke bawah untuk memulai!

 

Pengertian Demokrasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang demokrasi, yuk kita pahami terlebih dahulu definisi dari kata demokrasi itu sendiri.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang bermakna rakyat atau khalayak, dan ‘kratos’ yang bermakna pemerintahan. Jika digabungkan, maka demokrasi memiliki makna ‘kekuasaan rakyat’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih.

Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

demokrasi di IndonesiaRakyat memiliki kuasa tertinggi dalam negara demokrasi (research.unimelb.edu.au)

 

Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, atau yang dikenal juga sebagai bapak demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan Lincoln menekankan bahwa rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas politik.

Baca Juga: Sejarah Pembacaan Teks Proklamasi dan Peristiwa di Baliknya

Suatu negara baru dapat dikatakan berbudaya demokrasi apabila memiliki prinsip-prinsip demokrasi atau yang dikenal dengan soko guru demokrasi. Filsuf politik Pakistan Abul A’la Maududi menyebutkan bahwa ada 11 soko guru demokrasi yang menjadikan suatu negara berbudaya demokrasi:

  1. Kedaulatan rakyat

  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

  3. Kekuasaan mayoritas

  4. Hak-hak minoritas

  5. Jaminan hak asasi manusia

  6. Pemilihan yang bebas dan jujur

  7. Persamaan di depan hukum

  8. Proses hukum yang wajar

  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

  11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat

11 soko guru demokrasi


Sejarah Singkat Penerapan Demokrasi di Dunia

Gagasan tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani, tepatnya abad ke-5 sebelum masehi. Dalam buku berjudul Thrones of Democracy yang ditulis oleh Walter A. Mcdougall, disebutkan bahwa pada tahun 1829-1877 terdapat pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu, demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung, sehingga seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya.

Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan ke negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum masehi. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.

Namun gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia barat ketika Eropa memasuki Abad Pertengahan (6-15 masehi). Karena pada saat itu terjadi praktik feodalisme, seperti kehidupan sosial spiritual dikuasai gereja, dan kehidupan politik dikuasai bangsawan.

Awal kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya piagam Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan Raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat.

piagam magna cartaKemunculan piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris (theimportantsite.com)

 

Momentum lain yang menandai kembalinya demokrasi adalah gerakan Renaissance, yaitu gerakan menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Beberapa tokoh yang mendukung berkembangnya demokrasi yaitu Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). John Locke menyebutkan bahwa hak-hak politik manusia terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sementara Montesquieu menggagas bahwa dalam penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan melalui Trias Politika terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada pertengahan abad ke-20, barulah hampir setiap negara independen memiliki pemerintahan dengan beberapa prinsip dan cita-cita demokrasi.

Baca Juga: Perang Anglo-Zanzibar, Tersingkat dalam Sejarah Peradaban Manusia

 

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Nah, kalau di Indonesia sendiri, sistem demokrasi berjalan sangat dinamis alias berubah-ubah. Setidaknya ada 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa. Berikut ini timeline serta sejarah singkat sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa!

  • Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Awal dari praktik demokrasi parlementer yaitu pada periode pertama Penetapan UUD 1945, tepatnya tahun 1945-1949. Namun karena kehidupan politik pada saat itu tidak stabil, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan program-program yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara berkesinambungan.

Demokrasi ini akhirnya berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

  • Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada konstituante (dewan pembentuk UUD) tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu:

  1. Demokrasi terpimpin bukan diktator
  2. Demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian  bangsa Indonesia
  3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi
  4. Inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
  5. Di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun

Jika melihat pokok-pokok di atas, demokrasi terpimpin tentunya terlihat baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun nyatanya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, demokrasi terpimpin kerap kali malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, juga budaya bangsa Indonesia.

sejarah demokrasi di indonesia

  • Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998)

Gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Karena, demokrasi Pancasila timbul dari berbagai bentuk permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama diberlakukannya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Pokok terpenting yang ada dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan bangsa, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun terdengar sangat indah, sayangnya di dalam prakteknya demokrasi Pancasila pada masa orde baru ini sering kali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Beberapa pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa orde baru di antaranya yaitu:

  1. Adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu
  2. Nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat
  3. Pengekangan berbagai diskusi di perguruan tinggi
  4. Diberedelnya (pencabutan izin) sejumlah media yang mengkritik pemerintah
  5. Kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah
  6. Terjadinya penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis
  7. Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom sama sekali
  8. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

Baca Juga: Sejarah Pancasila dan Bagaimana Penerapannya Saat Masa Awal Kemerdekaan

  • Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi (1998-sekarang)

Perbedaan antara demokrasi pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Kebanyakan perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Beberapa hasil perubahan tersebut yaitu:

  • Pemilu yang benar-benar demokratis
  • Tercapainya kehidupan yang lebih demokratis
  • Lembaga demokrasi berfungsi dengan baik
  • Setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah
  • Memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya

Penerapannya dalam keseharian masyarakat sendiri juga sudah bisa terlihat, mulai dari adanya pelaksanaan Pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur & adil), kebebasan pers (tidak ada lagi media yang dibredel), kemudahan izin untuk mengadakan demo, bahkan kebebasan berpendapat di media sosial.

--

Itu dia pembahasan tentang sejarah serta implementasi demokrasi di dunia dan Indonesia. Tapi sebelum mengakhiri topik tentang demokrasi, gimana kalau kita kuis dulu sebentar, Brainies? Coba sebutkan, negara apa saja yang menganut sistem pemerintahan demokrasi selain Indonesia? Kalau kamu sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya!

Supaya kamu semakin paham tentang sejarah demokrasi di Indonesia, coba ikut bimbel di Brain Academy, deh! Didukung dengan fasilitas belajar yang canggih, pastinya belajar sejarah jadi semakin seru. Cusss klik banner di bawah ini untuk daftar!

Paket 1 tahun Brain Academy Online

Sumber:

Sejarah Indonesia Kelas XII. [Daring]. Tautan: https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/k13/bukusiswa/Kelas%20XII%20Sejarah%20BS%20press.pdf. Diakses 24 Juli 2022.

11 Soko Guru Demokrasi. [Daring]. Tautan: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/01000001/11-soko-guru-demokrasi?page=all. Diakses 24 Juli 2022.

Materi Demokrasi: Sejarah, Prinsip & Implementasinya di Indonesia. [Daring]. Tautan: https://tirto.id/materi-demokrasi-sejarah-prinsip-implementasinya-di-indonesia-gkzU. Diakses 24 Juli 2022.

Sumber Gambar:

Kemunculan piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. [Daring]. Tautan: https://theimportantsite.com/10-reasons-why-magna-carta-is-important/. Diakses 24 Juli 2022.

Rakyat memiliki kuasa tertinggi dalam negara demokrasi. [Daring]. Tautan: https://research.unimelb.edu.au/research-at-melbourne/multidisciplinary-research/hallmark-research-initiatives/indonesia-democracy. Diakses 24 Juli 2022.

Profile

Tiara Syabanira Dewantari

Freelance Content Writer at Brain Academy